Soal Influencer, Pihak Istana: Why Not?

Bagikan:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Widiynews.com - Saya tidak melihat salahnya di mana. Kecuali influencer digunakan untuk menyampaikan kebohongan, ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan penggunaan influencer oleh pemerintah adalah hal yang wajar dan sah. Karena pemerintah pasti memilih orang-orang yang memiliki kompetensi, kemampuan, dan menguasai substansi.

“Saya tidak melihat salahnya di mana. Kecuali influencer digunakan untuk menyampaikan kebohongan. Kalau untuk menyampaikan kebenaran, why not? Jadi influencer kalau memang tidak ada masalah. Karena kan memang yang dipilih juga orang-orang kompeten, yang punya kemampuan, menguasai substansi,” kata Donny Gahral Adiansyah, Jumat (21/8/2020).

Sehingga, pemakaian influencer untuk mempromosikan kebijakan pemerintah bukan suatu kegiatan yang salah. Kecuali jika mereka memutarbalikkan fakta. Karena selama ini, ia melihat influencer yang dipakai pemerintah selalu berbicara apa adanya.

“Jadi kalau menyosialisasikan kebijakan yang benar, apa salahnya. Kecuali mereka memutarbalikkan fakta, membuat baik menjadi tidak baik, hanya me-make up saja sesuatu yang buruk. Toh mereka berbicara apa adanya,” jelas Donny Gahral Adiansyah.

Meskipun demikian ia mengakui, banyak influencer yang menyampaikan pesan pemerintah yang mendapatkan kritik atau gugatan dari pihak lain. Dan kondisi ini menurutnya juga hal yang biasa.

“Ketika berbicara influencer juga pasti, ketika orang menyampaikan pesan pemerintah, pasti juga akan ada yang mengkritik, menggugat, biasa kan. Tidak mungkin kemudian mereka dominan dan menguasai ruang publik,” papar Donny Gahral Adiansyah.

Seperti diketahui, ICW mengkritik besarnya anggaran belanja pemerintah pusat untuk menggandeng influencer demi menyosialisasikan berbagai kebijakan. Tercatat total anggaran belanja untuk aktivitas yang melibatkan influencer sejak tahun 2017 sampai saat ini mencapai Rp 90,45 miliar.

Tren penggunaan jasa influencer ini mulai dilirik oleh pemerintah sejak tahun 2017. Tercatat ada lima paket pengadaan dengan nilai kontrak mencapai Rp 17,68 miliar dan terus meningkat pengadaannya dari tahun ke tahun.

Penggunaan influencer ini, menurut ICW menggambarkan adanya rasa ketidakpercayaan diri pada pemerintah pusat atas kebijakan yang dilahirkan. Seperti di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang harus menggelontorkan anggaran Rp 114.400.000 pada 2019 lalu, untuk pengadaan sosialisasi PPDB melalui influencer media sosial artis Gritte Agatha dan Ayushita. Masih di tahun yang sama sosialisasi PPDB juga kembali melibatkan influencer artis Ahmad Jalaluddin Rumi dan Ali Syakieb dengan nilai kontrak serupa Rp 114.400.000.[]

Sumber: Beritasatu

Bagikan jika suka:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Baca Lainnya

Trending Lainnya

Kebijakan Berkomentar:

Mohon untuk berkomentar relevan sesuai topik bahasan! Komentar tidak relevan, SPAM atau memiliki link aktif akan kami hapus.

Back to Top